AlapAlap.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengajak warga yang mampu menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta.

Sehingga daya tampung sekolah negeri cukup menampung calon peserta didik baru tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2023/2024.

"Besar harapan kami, orangtua dengan ekonomi menengah ke atas mau memasukkan anak-anak mereka ke sekolah swasta," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung di Tanjungpinang, Selasa.

Hal ini, menurut Agung, bertujuan mengatasi persoalan daya tampung SMA/SMK Negeri yang terbatas, khususnya di Kota Batam dengan jumlah penduduk terpadat dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.

SMAN/SMKN di wilayah itu tidak bisa menampung seluruh lulusan SMP tahun 2023 yang mencapai sekitar 20 ribu siswa.

Menurutnya, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini ada sekitar 6.000 siswa lulusan SMP di Batam yang tidak bisa ditampung di SMAN/SMKN  karena keterbatasan daya tampung, sehingga ada imbau warga yang mampu masukkan anak mereka ke sekolah swasta.

"Kalau 6.000 siswa itu masuk sekolah swasta, otomatis daya tampung sekolah negeri di Batam pasti cukup. Apalagi daya tampung SMK swasta se-Provinsi Kepri tahun ini ada sekitar 7.107 orang," ujarnya.

Agung menegaskan kualitas pendidikan SMK swasta tidak kalah dengan SMAN/SMKN. Pihaknya terus berupaya melakukan pemerataan kualitas di satuan pendidikan negeri maupun swasta.

Dia pun meminta orangtua mengubah pola pikir tidak berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit, sehingga memicu  penumpukan.

Ia mencontohkan di Kota Batam, ada SMAN 1 dan SMAN 3 yang setiap tahunnya selalu dipadati pendaftar calon siswa baru hingga melebihi daya tampung.

"Untuk mengatasi masalah ini, kami sudah membangun sekolah penyangga yaitu SMAN 26 dengan tambahan 14 ruang kelas baru dan SMAN 24 Batam," sebutnya.

Agung menambahkan secara umum daya tampung PPDB SMAN/SMKN tahun ajaran 2023/2024 di tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri sebanyak 30.013 orang. Sementara jumlah lulusan SMP mencapai 35.195 orang, dengan 60 persen terpusat di Batam.

Ia menyebut setiap tahun Batam memang menjadi atensi Pemprov Kepri terkait kemampuan daya tampung PPDB. Berbeda dengan enam kabupaten/kota lainnya yang notabane tidak mengalami persoalan serupa, karena jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibanding Batam.

"Kita berupaya maksimal mengatasi persoalan PPDB, khususnya di Batam. Pemerintah tetap mengutamakan sistem zonasi atau sesuai tempat tinggal calon siswa baru," kata Andi Agung.