Kutip Surat Az-Zalzalah, PDIP Dukung Kapolri Suyudi Usut Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo
JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Safaruddin, dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), yang turut diwarnai pengutipan ayat suci Al-Qur'an, Surat Az-Zalzalah.
Dalam forum resmi tersebut, Safaruddin menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih berdiri di belakang institusi kepolisian agar penegakan hukum berjalan tanpa keraguan maupun intervensi politik. Ia menekankan posisi fraksinya sebagai pemilik kursi terbanyak di parlemen untuk memberikan sokongan moral dan politik kepada pimpinan Polri saat ini.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak, Pak Kapolri, mendukung 1.000 persen Bapak Kapolri untuk mengungkap ini. Kalau ada urusan-urusan politik, kami dari Fraksi PD Perjuangan, anggota paling besar di DPR RI ini, Pak, mendukung 1.000 persen kepada Bapak Kapolri. Enggak usah ragu, Pak," ujar Safaruddin di ruang rapat Komisi III DPR.
Selain menyuarakan dukungan penuh dalam pengungkapan kasus penyadapan ilegal tersebut, mantan Kapolda Kalimantan Timur ini juga mendesak agar proses penegakan etik internal segera dieksekusi dengan menyasar aktor utama terlebih dahulu. Safaruddin mengingatkan kembali prinsip pembersihan organisasi yang kerap digaungkan oleh Listyo Sigit sendiri semasa menjabat sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
"Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik. Saya minta minggu ini sudah disidangkan kode etik Pak Listyo itu," kata Safaruddin.
Tidak berhenti pada aspek pelanggaran etik profesi, Safaruddin juga mendorong penyidik Bareskrim Polri untuk tidak segan menerapkan konstruksi pasal makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan pemimpin negara yang konsekuensi hukumnya harus setimpal bagi seluruh tersangka.
"Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati," imbuhnya.
Menutup rangkaian penyampaian pandangannya di hadapan Kapolri dan jajaran petinggi Polri, Safaruddin menyelipkan pesan religius mengenai kepastian balasan atas setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, sekecil apa pun bentuknya. Ia melafalkan kutipan Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 sebagai pengingat moral dalam mengawal penegakan keadilan.
"Fa may ya'mal miṡqāla żarratin khairay yarah. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarray yarah," ucap Safaruddin mengakhiri pernyataannya.
Desakan penerapan pasal makar ini muncul di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan sejak tahun 2025. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa rangkaian operasi penyadapan tersebut diduga dikendalikan langsung oleh Listyo Sigit Prabowo.
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU). Tiga tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan pascastroke.
Sejauh ini, keempat tersangka dijerat dengan lapis pasal terkait akses ilegal dan penghapusan informasi elektronik, yakni Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) serta Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 20 huruf c KUHP dengan ancaman pidana penjara bervariasi antara enam hingga sepuluh tahun. Untuk mendalami unsur pidana makar sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, Polri juga telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim guna menuntaskan perkara tersebut secara transparan dan objektif.
