UMP DKI Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta Ditolak Buruh, Ini 5 Alasan KSPI dan Partai Buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 senilai Rp 6.136.941 per bulan. Penolakan tersebut disampaikan meskipun angka upah minimum untuk tahun depan mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara Rp 407.065 dibandingkan ketentuan tahun berjalan.
Sikap resmi organisasi pekerja itu diungkapkan langsung dalam agenda konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). Dalam forum tersebut, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan posisi organisasinya terkait kebijakan pengupahan yang baru diumumkan oleh pimpinan daerah ibu kota.
"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Lima Dasar Penolakan Kalangan Buruh
Kalangan buruh menilai besaran UMP yang ditetapkan belum menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi pekerja di Jakarta. Setidaknya terdapat lima poin utama yang menjadi dasar argumentasi KSPI dan Partai Buruh dalam menolak ketetapan tersebut.
1. Angka Kenaikan Dinilai Belum Mengangkat Daya Beli
Alasan pertama yang disoroti buruh berkaitan dengan rendahnya dampak peningkatan upah terhadap kemampuan belanja pekerja. Kenaikan sebesar 7,1 persen dipandang belum memadai untuk mengimbangi tren kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang terus berlangsung.
Selain itu, nominal UMP yang akan berlaku mulai Januari 2027 tersebut dianggap masih tertinggal dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di wilayah Jakarta. Kondisi ini membuat upah minimum dinilai belum cukup memperkuat daya beli pekerja di tengah tekanan biaya hidup.
"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," kata Said Iqbal.
"Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta," sambungnya.
2. Potensi Kalah Saing dari Daerah Penyangga
Aspek perbandingan antarwilayah menjadi pertimbangan kedua bagi buruh dalam menolak UMP DKI Jakarta 2027. Berdasarkan perhitungan pihak buruh, daerah sekitar ibu kota seperti Bekasi dan Karawang berpeluang menetapkan upah yang melampaui angka UMP Jakarta apabila menggunakan skema kenaikan tertentu.
Jika Bekasi dan Karawang menerapkan kenaikan 7,1 persen, nilai upahnya diperkirakan dapat menyentuh kisaran Rp 6,2 juta. Proyeksi tersebut bahkan bisa meningkat menjadi sekitar Rp 6,35 juta apabila kenaikan di kedua wilayah industri itu mencapai 8 persen.
Situasi tersebut dinilai ironis mengingat Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis dan kantor pusat berbagai perusahaan besar maupun institusi keuangan. Buruh menilai pemerintah daerah seharusnya merasa malu jika upah di ibu kota kalah dibandingkan kawasan industri penyangga.
"Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," kata Said Iqbal.
3. Biaya Hidup Tinggi dan Kenaikan Harian di Bawah 1 Dolar AS
Poin ketiga menyoroti ketimpangan antara tingginya biaya hidup di Jakarta dan nominal tambahan upah harian yang diterima pekerja. Berdasarkan rujukan survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta data lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, biaya hidup di Jakarta disebut lebih tinggi dibandingkan Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, maupun Kuala Lumpur di Malaysia.
Sementara itu, tambahan upah sebesar Rp 407.065 per bulan jika dibagi 30 hari hanya setara sekitar Rp 13.500 per hari. Pada hari Jumat ketika konferensi pers digelar, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berada di kisaran Rp 18.200-an, sehingga tambahan harian tersebut nilainya kurang dari US$ 1.
"Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1," beber Said Iqbal.
"Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh," katanya jengkel.
4. Pendekatan Jalan Tengah Dianggap Kurang Tepat
Alasan keempat berkaitan dengan formula kompromi atau jalan tengah yang dipakai dalam merumuskan UMP DKI Jakarta 2027. Buruh berpandangan bahwa pendekatan tersebut keliru karena menempatkan pekerja berpenghasilan paling rendah sebagai pihak yang menanggung kompromi terhadap kelompok berpenghasilan tinggi.
Menurut pandangan buruh, pertimbangan jalan tengah seharusnya diarahkan untuk menjembatani jarak antara kelompok berpenghasilan tinggi dan pekerja berpenghasilan menengah. Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok pekerja dengan upah terendah dapat tetap terjaga secara lebih proporsional.
5. Evaluasi Akses dan Cakupan Fasilitas Pemprov DKI
Alasan kelima menyangkut program fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah daerah, seperti layanan transportasi, bantuan pendidikan, serta pangan bersubsidi. Buruh meminta agar manfaat kebijakan tersebut tidak sekadar dilihat dari ketersediaan program, melainkan diukur dari jangkauan penerima dan akses nyata di lapangan.
Keberadaan program bantuan dinilai tidak otomatis memastikan seluruh buruh beserta anggota keluarganya dapat memanfaatkannya. Persyaratan administrasi, kuota terbatas, serta kesesuaian rute atau layanan dengan pola mobilitas kerja harian perlu menjadi perhatian evaluasi pemerintah daerah.
"Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," tutur Said
Rangkuman Perbandingan dan Isu Utama
Dengan lima pertimbangan tersebut, KSPI dan Partai Buruh menegaskan sikap menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2027 yang telah diumumkan. Perdebatan mengenai kecukupan upah minimum di ibu kota pun kembali mencuat seiring dinamika biaya hidup dan proyeksi pengupahan menjelang pemberlakuan aturan pada awal tahun depan.
