Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berencana meningkatkan pengamanan di sejumlah titik rawan perbatasan negara. Salah satu titik rawan yang menjadi perhatian yakni wilayah Natuna.

Hal itu disampaikan Laksamana Yudo usai acara serah terima jabatan KSAL di Mabel AL, Cilangkap, Jakarta Timur. Ia berencana akan mengumpulkan jajaran hingga pihak pemerintah daerah (pemda) pada awal 2023 membahas kerawanan perbatasan negara Indonesia.

"Ya jadi seperti yang saya sampaikan awal, yaitu awal tahun (2023). Kepala Staf (tiga satuan) sudah saya rapatkan kemarin, termasuk dukungan, dorongan logistik dan sebagainya. Dan kita rencanakan di tingkat staf. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan mempertemukan pemerintah daerah juga dengan para komandan satuan di jajaran," kata Yudo, Kamis (29/12/2022).

Ia juga telah mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam pertemuan tersebut. Menurutnya dalam pertemuan itu akan dibahas evaluasi dan masukan soal pengamanan di wilayah rawan.

"Tentunya kita akan evaluasi yang sudah terlaksana ini. Kalau sudah bagus, ya kita lanjutan kita tingkatkan. Kalau ada yang kurang, tentunya akan saya lengkapi dan kita evaluasi," kata Yudo.

Salah satu wilayah yang termasuk titik rawan menurut Yudo yaitu wilayah Natuna. Saat ini pasukan pengamanan sudah bersiaga di wilayah tersebut, baik di darat maupun lautan. Namun, rencananya, TNI akan menambah pasukan di kawasan tersebut.

"Nanti akan kita fokuskan. Mungkin untuk Natuna nanti yang akan kita tambah. Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan. Mungkin Natuna yang akan ada penambahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Panglima TNI mengungkap ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan, 10 di antaranya terdapat di perbatasan laut. Diplomasi di perbatasan laut, menurut Yudo, juga yang paling sulit dilakukan di wilayah Natuna.

"Tapi memang tidak mudah, perbatasan itu tidak dalam waktu satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, dari tahun 1973 tidak selesai. Artinya tidak gampang, sehingga kita tetap melaksanakan kerja sama, diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," kata dia.