Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Diky Wijaya menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) pajak untuk Batam dari Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 mencapai angka Rp262 miliar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapenda Provinsi Kepri sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menghimpun pajak asli daerah (PAD) berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Adapun kewenangan pajak yang dikelola Pemerintah Kepri antara lain; pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak, pajak air permukaan dan pajak rokok.

“Dari hasil pajak yang diterima tentu sesuai dengan ketentuan pajak yang dihasilkan Provinsi Kepri yang sebagian diberikan kembali ke Kabupaten dan Kota,”kata Diky seperti dikutip batampos.co.id pada Rabu (29/3/2023).

Sementara itu, untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten dan kota mendapatkan 30 persen, pajak bahan bakar minyak kabupaten mendapatkan 70 persen, pajak air permukaan mendapatkan 50 persen dan pajak rokok mendapatkan 70 persen.

“Dan perlu masyarakat ketahui, dana bagi hasil yang diterima dari pajak-pajak tersebut untuk tahun 2022 Kota Batam mendapatkan kurang lebih Rp 262 miliar,”ungkap Diky.

Diky mengatakan untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun anggaran 2023 ini sebesar Rp 1,3 triliun.

“Target itu bersumber dari objek PKB, bea balik nama PKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Optimis tahun ini pajak kendaraan bermotor melampaui target hingga 109 persen. Karena berkaca dari tahun 2022, capaiannya di angka 107 persen,”ujarnya.

Diky menambahkan, supaya target tersebut tercapai, tentunya Bapenda Kepri telah menyiapkan program rutininas seperti penegakan hukum serta penagihan pajak terhutang, kemudian sosialisasi pajak ke seluruh masyaraket Kepri.

Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh petugas Samsat di Kepri untuk meningkatkan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.