DKI dan Bekasi Sepakat Lanjutkan Kerjasama TPST Bantargebang Tanpa Ketegangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi secara resmi telah mengesahkan perpanjangan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kesepakatan strategis yang dirumuskan untuk durasi lima tahun ke depan ini ditandai dengan suasana cair dan kooperatif antara kedua belah pihak wilayah penyangga ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa proses perundingan hingga penandatanganan nota kesepakatan tersebut berjalan mulus tanpa adanya hambatan berarti atau ketegangan politik yang kerap mewarnai isu lingkungan antarwilayah. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan berskala regional ini menuntut pendekatan komunikasi yang terbuka, transparan, serta berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat di kedua belah wilayah.
Sebagai bagian dari komitmen finansial dan bentuk tanggung jawab bersama, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana kompensasi dengan nilai sekitar Rp362 miliar yang disiapkan khusus bagi Pemkot Bekasi. Dana tersebut diproyeksikan untuk menunjang berbagai sektor krusial di kawasan sekitar tapak pembuangan, termasuk peningkatan aspek kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas saluran air, penanggulangan bencana, hingga pemulihan daya dukung lingkungan hidup secara komprehensif.
Selain alokasi dana kompensasi, fokus utama kebijakan jangka menengah ini adalah menekan volume pengiriman harian sampah dari wilayah Jakarta agar beban ekologis di Bantargebang berangsur-angsur menyusut. Langkah pengurangan volume tersebut didorong melalui penguatan gerakan pemilahan sampah mandiri sejak dari sumbernya di tingkat rumah tangga dan pemanfaatan teknologi pengolahan modern. Sinergi antara Jakarta dan Bekasi ini juga membuka ruang kolaborasi lanjutan, termasuk penjajakan penerapan teknologi ramah lingkungan serta pengelolaan tumpukan sampah historis yang telah menggunung selama puluhan tahun.
Melalui kesepakatan terbaru ini, kedua kepala daerah berharap pola penanganan limbah perkotaan tidak lagi terjebak pada pendekatan konvensional yang kerap memicu gesekan sosial. Kerja sama yang solid dipandang sebagai landasan penting untuk mewujudkan tata kelola lingkungan metropolitan yang berkelanjutan, adil, serta memberikan rasa aman bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan penyangga ibu kota.
