Demi menekan angka stunting di masyarakat, pemerintah Kepri terus berupaya dengan menjalankan program yang melibatkan banyak pihak.

Melalui program Semesta Mencegah Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri, mengajak sejumlah tokoh untuk ikut terlibat menjadi kakak asuh cegah stunting di Kepri.

Anggota DPRD provinsi Kepri, Sirajudin Nur yang belum lama didaulat sebagai Kakak Asuh Cegah Stunting oleh Kepala BKKBN Provinsi Kepri, Rohina pada Selasa (21/3/2023).

Sirajudin Nur menyatakan dukungannya dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat Kepri. 

"Kita berharap, dengan dukungan semua pihak, angka stunting di Kepri pada umumnya bisa ditekan. Sebagai kakak asuh cegah stunting di Kepri, saya tentu akan mengoptimalkan upaya untuk bisa berkontribusi nyata,”katanya seperti dikutip TribunBatam id, Sabtu (25/3/2023).

Kepala BKKBN Kepri, Rohina menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Sirajudin Nur dalam upaya bersama mencegah stunting di Kepri yang saat ini angkanya mencapai 15,2 persen.

"Walaupun secara statistik angka stunting di Kepri masih lebih rendah dari angka nasional, tapi kami terus berkomitmen untuk menekan angka stunting dengan berbagai upaya dan mengajak lebih banyak tokoh masyarakat untuk terlibat,"ungkapnya.

Seorang anak dikatakan stunting ketika mulai dalam rahim ibunya hingga bayi berumur dua tahun, atau lebih dikenal 1.000 hari dalam kehidupan.

Stunting sendiri adalah suatu sumber daya manusia yang tidak berkualitas.

Hal yang menjadi perhatian dalam mencegah stunting di Kepri adalah bagaimana menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) anak yang berkualitas pada 1000 hari pertama kehidupan.

Masa itu disebutkan masa emas dimana 290 hari dalam kandungan dan 710 hari setelah lahir.

Ketika anak tersebut sudah melewati dua tahun, maka kita hanya memelihara kesehatan, karena otaknya sudah tidak berkembang lagi dan sudah terkunci.

Perihal masalah stunting, Kepri menduduki nomor empat terendah di Indonesia. Pada tahun 2021 angkanya berada di 17, 2 persen.

Atas semua gerakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pihak swasta serta dukungan dari masyarakat, menyebabkan penurunan yang signifikan di angka 15, 4 persen.