Ini Kata BP Batam Terkait Keuntungan yang Diperoleh Badan Usaha SPAM Batam
Pemegang konsesi pengelola air selama 25 tahun di Batam, PT Adhya Tirta Batam (ATB) mengklaim bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (BU SPAM) Batam sangat fantastis.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto, Rabu (18/1/2023) lalu. Ia mengatakan, jika mengacu pada SK tarif air bersih tahun 2010, maka rata-rata tarif air bersih di Batam adalah Rp 6.000/m3.
Berdasarkan hasil tender Operation and Maintenance (OM) yang dilakukan BP Batam diketahui, operator pengelola dibayar Rp 2.400/m3.
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka BP Batam masih mendapat keuntungan sebesar Rp 3.600/m3.
Dengan asumsi kapasitas produksi sebesar 100 juta m3 pertahun (mengacu data produksi tahun 2020), maka BP Batam diperkirakan membukukan laba sebesar Rp 360 miliar pertahun.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, untuk pendapatan BP Batam dari pengelolaan air bersih di Batam akan dikembalikan ke masyarakat. Terutama digunakan untuk pengembangan pembangunan.
“Jadi berapapun yang kita (BP Batam) peroleh, sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. Diantaranya pengembangan waduk baru, jalan dan berbagai infrastruktur lainnya,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan rencana kenaikan tarif air bersih di Kota Batam, Ariastuty belum bisa memberikan keterangan. Terkait dengan rencana ini, nantinya BP Batam akan mengeluarkan pernyataan resmi melalui siaran pers.
“Kita sudah susun (keterangan resminya, ini) masih menunggu approval pimpinan,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT. Adhya Tirta Batam (ATB), Benny Andrianto, mengatakan keuntungan tersebut harusnya digunakan untuk reinvestasi dalam peningkatan infrastruktur air.
“Karena ATB melakukan reinvestasi untuk menjamin kualitas layanan,” ujarnya saat ditemui di Adhya Building Tower Sukajadi.
Namun, mengelola investasi juga tidak boleh sembarangan. Alih-alih memberikan nilai tambah pada kualitas pengelolaan air bersih, investasi yang serampangan justru berdampak pada pemborosan anggaran yang sia-sia.
“Investasi Rp 4,5 triliun dihitung dari mana? Dengan asumsi hingga kapasitas berapa? Lalu apa leverage bagi setiap nilai yang diinvestasikan terhadap pelayanan. Jangan sampai investasi dilakukan ditempat yang salah, akhirnya buang duit, buang waktu, buang tenaga, pelanggan tetap sengsara,” katanya.
Menurut Benny, SPAM Batam harusnya lebih cermat dalam meneliti sumber masalah. Dia memaparkan, Batam setidaknya butuh tambahan 300 lpd dalam 2 tahun terakhir. Atau sekitar 150 lpd tiap tahunnya. Namun sayangnya, tambahan kapasitas tersebut tidak kunjung dipenuhi.
“Lalu kalau mau ganti, atau nambah pipa, tapi airnya ngga ada, hanya angin yang akan keluar,” jelasnya.
