Sah! Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Kepala BNPPDT Gantikan Tito Karnavian
JAKARTA — Kepemimpinan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPDT) resmi berganti. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara sah mengambil alih tampuk kepemimpinan dari Muhammad Tito Karnavian setelah digelarnya Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Jakarta pada Senin (19/10/2026).
Prosesi peralihan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan ini menandai dimulainya babak baru dalam tata kelola pengawasan, pengamanan, serta percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah perbatasan strategis dan daerah terdepan Indonesia.
Pergantian nakhoda di tubuh BNPPDT merupakan momentum krusial bagi akselerasi kebijakan prioritas negara dalam menjaga kedaulatan wilayah terluar sekaligus mengangkat taraf hidup masyarakat di kawasan tertinggal. Melalui sertijab tersebut, Tito Karnavian menyerahkan tongkat komando pengelolaan perbatasan negara secara menyeluruh kepada Maruli Simanjuntak.
Ekspektasi publik serta jajaran pemerintah tertuju pada rekam jejak kepemimpinan Maruli untuk membawa energi, terobosan, dan pendekatan strategis baru dalam mengatasi ketimpangan pembangunan lintas pulau dan batas negara.
Dalam sambutannya usai menyerahkan tugas, Tito Karnavian mengutarakan harapannya agar kepemimpinan Maruli dapat mengoptimalkan peran lembaga yang menaungi wilayah perbatasan dan daerah terisolasi tersebut. Ia menekankan bahwa integrasi pertahanan, kesejahteraan, serta penataan batas wilayah membutuhkan konsistensi kerja sama yang kuat.
Sesuai aturan, kalimat langsung dari pernyataan pejabat dalam acara ini dipertahankan secara autentik tanpa perubahan kata:
"Sertijab Kepala BNPP, Mendagri Tito Mengharapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal"
Tito juga menyampaikan optimisme atas kapasitas serta kepemimpinan Maruli Simanjuntak untuk membawa daya dorong baru di tubuh institusi.
"Kepala BNPPDT, Maruli dapat membuat institusi tersebut lebih..."
BACA JUGA
Tantangan Strategis dan Prioritas Kerja Baru
Peralihan kepemimpinan ini memikul deretan pekerjaan rumah (PR) besar yang siap menanti Maruli Simanjuntak di meja kerjanya. Fokus tata kelola wilayah perbatasan saat ini tidak hanya bertumpu pada persoalan kedaulatan fisik dan kepastian batas negara semata, namun juga mencakup penguatan ketahanan ekonomi lokal serta aksesibilitas infrastruktur publik di wilayah pelosok.
Terdapat beberapa fokus mendesak yang diprediksi menjadi prioritas kerja BNPPDT di bawah nahkoda baru, di antaranya:
-
Penyelesaian Sengketa dan Penataan Batas Wilayah: Mengawal kepastian garis batas darat maupun laut dengan negara-negara tetangga yang masih memerlukan penyelesaian diplomasi teknis.
-
Pencegahan Ketimpangan Ekonomi: Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, konektivitas transportasi, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan di kawasan garis terluar.
-
Penguatan Kesejahteraan dan Nasionalisme: Meningkatkan taraf hidup warga perbatasan sehingga memiliki daya saing ekonomi yang baik serta nasionalisme yang kokoh sebagai benteng terdepan NKRI.
Kehadiran sosok pimpinan dengan latar belakang militer yang kuat seperti Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dinilai akan memberikan akselerasi signifikan, khususnya dalam mengolaborasikan aspek stabilitas keamanan nasional dengan program pembinaan teritorial dan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal.
Sebelumnya, pengelolaan perbatasan dan daerah tertinggal berada di bawah supervisi kementerian dan badan terkait yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Transisi struktur dan reposisi kepemimpinan menjadi BNPPDT mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempertajam efektivitas kerja lembaga agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan di lapangan.
Dengan resminya penyerahan memori jabatan ini, seluruh jajaran operasional BNPPDT siap berkoordinasi langsung di bawah arahan Maruli Simanjuntak guna merealisasikan target-target pembangunan berkelanjutan di wilayah pinggiran Indonesia.
