Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan pengecekan langsung ke Laut Natuna Utara. Hal ini berangkat dari maraknya kehadiran kapal-kapal asing di Laut Natuna Utara yang mengganggu kenyamanan nelayan tradisional.

Sebelumnya, kapal Penjaga Pantai China juga diketahui melakukan manuver memotong haluan kapal seorang nelayan setempat di Laut Natuna Utara pada Kamis (8/9) lalu.

"Saya dapat laporan di Natuna banyak kapal asing, mereka mondar-mandir nggak jelas dan sampai menghadang kapal nelayan kita. Saya kira ini perlu disikapi serius pemerintah, KKP dan Bakamla harus cek bagaimana sebenarnya di lapangan," ujar Abdul Muhaimin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Pria yang kerap disapa dengan Gus Muhaimin ini juga mendorong KKP dan Bakamla untuk memastikan keamanan di ruang gerak kapal asing dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di berbagai wilayah lainnya.

"Harus dipastikan pergerakan kapal asing di wilayah ZEE tetap memenuhi aturan-aturan dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) dan tidak mengganggu nelayan tradisional," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI ini mendesak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Air dan Udara (Polair), dan Bakamla untuk meningkatkan pengawasan di wilayah laut Indonesia, terutama pengawasan di titik-titik yang berpotensi dilalui oleh kapal-kapal asing.

"Keamanan mutlak diperlukan di wilayah perairan kita, jangan sungkan menindak tegas siapapun yang mencoba masuk apalagi mengganggu nelayan Indonesia yang berlayar," katanya.

Di sisi lain, Gus Muhaimin mengingatkan pemerintah untuk melakukan penguatan kerjasama maritim dengan negara-negara lain, seperti dengan China, melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau bentuk kesepakatan lainnya, yang mendukung penguatan ekonomi kedua negara dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut tanpa merugikan sumber daya laut dan nelayan di negara masing-masing.

"Komitmen kita adalah menjaga kedaulatan NKRI, itu sudah final, tidak bisa diutak-atik lagi. Jadi kalau ada yang mengusik sudah sewajibnya kita tegas. Nah, kerjasama bilateral saya kira perlu dikuatkan agar mereka tidak sembarangan lagi masuk wilayah kita," tandasnya.