AlapAlap.com- Sebanyak 22 gubernur di Tanah Air mendapat penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Awards) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis, 22 Juni 2023. Salah satu di antaranya adalah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
 
Ansar mendapat penghargaan sebagai pembina K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) terbaik. Penghargaan ini diberikan karena Pemprov Kepulauan Riau dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik untuk membina serta mengawasi perusahaan-perusahaan di wilayahnya dalam mengutamakan K3.
 
Usai mendapat penghargaan tersebut, Ansar mengungkapkan betapa penting program K3 di Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Riau. 

"Tadi sudah disampaikan Ibu Menteri (Ida Fauziyah), K3 ini memang sudah menjadi perhatian penting sehingga satu tahun yang lalu sudah menjadi resolusi PBB. Karena K3 juga berkaitan dengan hak asasi manusia," ujar Ansar.
 
"Bagi perusahaan sendiri, K3 ini juga menjadi persoalan yang penting. Karena K3 juga sangat berpengaruh dengan lingkungan kerja dan juga mempengaruhi demotivasi dan deefisiensi pekerja," tambahnya.

Menurut Ansar, perusahaan perlu menciptakan keamanan dalam lingkungan kerja dan memberikan jaminan kesehatan untuk para tenaga kerjanya. Hal tersebut memberikan dampak positif untuk meningkatkan motivasi dan memacu produktivitas pekerja.
 
Ansar juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada tenaga kerja. Termasuk dalam penerapan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
 
"Kami mengapresiasi pemerintah yang memberikan perlindungan tenaga-tenaga kerja dalam bentuk seperti BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah memberikan instruksi yang keras maupun bahwa setiap perusahaan wajib menjamin seluruh tenaga kerjanya melalui pertanggung jawaban BPJS Ketenagakerjaan," tutur Ansar.

Ansar juga mengungkapkan peran pemerintah dalam memberikan pengawasan kepada perusahaan agar menjalani program K3. Salah satu caranya, memberikan penghargaan maupun sanksi. Strategi tersebut telah diterapkan Ansar. 
 
"Masing-masing perusahaan, kami dorong untuk membangun sistem. Saya kira pemerintah perlu memberikan reward dan punishment dan penghargaan K3 ini menjadi salah satu rewardnya," kata Ansar.
 
"Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan perhatian, kami harus memberikan sanksi tegas kepada mereka. Sekali lagi karena ini urusan hak asasi manusia, maka proteksi harus dilakukan," lanjutnya.
 
Ansar pun memastikan kebijakan tersebut diterapkan Pemprov Kepulauan Riau, sehingga program K3 ini bisa berjalan dengan baik.
 
"Saya pikir reward dan punishment perlu dilakukan pemerintah. Selain memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan usaha zero accident, tetapi juga tentu perusahaan-perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan kerja harus disanksi. Kami di daerah pun, provinsi Kepri juga memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundangan," katanya.