Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Sub Urusan IKP mengenai Amplifikasi Sosialisasi Pemilu 2024 di Hotel Santika BSD City, Banten, Rabu (18/01). Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hasan, diwakili Sekretaris Dinas Aludin Andi menghadiri acara tersebut secara langsung.

Rakor dengan tema "Ayo Sukseskan Pemilu 2024" ini diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo dari 38 Provinsi dan 13 Kabupaten / Kota se Indonesia. Bertindak selaku narasumber Kasubdit Penanganan Konflik Sosial Kemendagri Anug Kurniawan, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dan Kabag Humas dan Informasi Publik KPU Robby Leo. Acara dipandu oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama sebagai moderator.

Hasyim Gautama yang pada kesempatan itu juga mewakili Dirjen IKP Kemenkominfo dalam sambutannya menyampaikan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pesta demokrasi tahun 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan terberat bagi bangsa Indonesia.

"Untuk mewujudkannya, Kementerian Kominfo berupaya dengan menjaga demokrasi di ruang digital dengan tiga lapis strategi di tingkat hulu, tengah, dan hilir untuk memerangi penyebaran hoaks, misinformasi, dan ujaran kebencian" ujar Hasyim.

Namun, menurut Hasyim, menjaga demokrasi di ruang digital bukan hanya tugas Kementerian Kominfo, perlu kolaborasi semua pihak, untuk itu Kementerian Kominfo telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, antara lain Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, hingga Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan baik.

"Dalam kesempatan ini saya juga mengajak Bapak/Ibu Kepala Dinas Kominfo untuk bersama sama mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas kepada masyarakat, agar memanfaatkan ruang digital dengan lebih bertanggungjawab untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika kita tidak dapat mengendalikan pihak lain untuk tidak menyebarkan hoaks ataupun hate speech, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak meneruskannya dan tidak melibatkan diri di dalamnya" ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Informasi Publik KPU Robby Leo memaparkan hari pemungutan suara Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD telah ditetapkan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 yang akan datang. Penetapan jadwal tersebut telah melalui berbagai pertimbangan.

"Memperhatikan beban kerja penyelenggara di setiap tingkatan terutama badan adhoc yang melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, rekrutmen & masa kerja badan adhoc, Penyediaan & proses distribusi logistik Pemilu Serentak 2024, Memberikan ketersedian waktu penyelesaian sengketa Pemilu legislatif & Penetapan Hasil Pemilu, dan Adanya waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi dalam rangka menyiapkan Paslon yang akan diusung" paparnya.

Kemudian Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dalam paparannya yang berjudul "Kolaborasi Melawan Disinformasi pada Pemilu 2024" menyampaikan hoaks dengan kategori politik pada periode Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2019 paling banyak ditemukan yakni sebanyak 916 hoaks. Menurutnya pada Pemilu 2024 hal tersebut berpotensi mengalami peningkatan.

"Beberapa faktor yang memengaruhi diantaranya Masifitas penggunaan dan akses terhadap teknologi informasi melalui media sosial, Peningkatan angka pemilih pemula dan atau pemilih muda yang diproyeksikan akan mendekati bahkan bisa menembus angka 60%." kata Ferdinand.

Lalu Kasubdit Penanganan Konflik Sosial Kemendagri Anug Kurniawan mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pemerintah juga menjamin bahwa penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya secara bebas, mandiri dan berintegritas.

"Kemendagri secara rutin menjadwalkan pertemuan dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk berkoordinasi melalui rapat virtual dalam rangka antisipasi langkah strategis untuk mendukung sukse pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Juga menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stake holder terkait di tingkat K/L guna membangun sinergitas secara lebih luas dengan tinjauan dari berbagai aspek" tutupnya