Alap-alap.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai konflik yang terjadi di Pulau Rempang akibat komunikasi yang kurang baik.

Presiden mengatakan, konflik antara aparat kemanan dan warga di Pulau Rempang seharusnya tidak terjadi. Hal ini bisa dicegah apabila warga setempat diajak dialog dan diberikan solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," tutur Presiden di kawasan Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).

Jokowi tidak tinggal diam. Dia meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang.

Unjuk Rasa Ricuh, Polisi Amankan 43 Warga

Sebanyak 43 peserta unjuk rasa di kawasan Pulau Rempang, tepatnya di depan kantor BP Batam diamankan aparat kepolisian pada Senin, 11 September 2023.

Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Tabana Bangun menerangkan, warga yang diamankan pihaknya diduga melanggar hukum ketika unjuk rasa. Mereka diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas dan perusakan fasilitas di kantor BP Batam.

"Dari 43 orang yang diamankan ini, hanya sebagian kecil warga Pulau Rempang. Sisanya berasal dari luar Pulau Rempang," kata Kapolda kepada wartawan, Selasa.

Selain itu, Kapolda mengatakan dari 43 orang yang diamankan, 5 di antaranya positif menggunakan narkoba.

"Selain itu, juga menggunakan obat-obatan yang tergolong narkotika. Ini akan kami proses lebih berat lagi. Kamu juga mau mencari, dari mana mereka mendapat dan memakai narkoba ini," tuturnya.

Sebelumnya, unjuk rasa di depan Kantor BP Batam berujung ricuh pada Senin. Sejumlah anggota kepolisian dikabarkan terluka akibat lemparan batu.