Walikota Tak Izinkan Ritel Raksasa Buka di Tanjungpinang Demi Keberlangsungan 160 Swalayan Lokal

Ica Juniyanti

Menanggapi isu yang beredar di masyarakat, terkait dua ritel raksasa nasional membuka cabang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto menegaskan sikap Pemerintah dalam hal ini Walikota, Rahma tetap tidak mengizinkan dua ritel raksasa buka di Kota Tanjungpinang.

“Penegasan ini kami sampaikan, terkait isu-isu ritel Alfamart dan Indomaret, yang akan masuk ke Tanjungpinang,” ungkap Teguh di sela-sela aktivitasnya.

Selanjutnya Teguh menjelaskan, sejauh ini Walikota tetap berkomitmen, untuk mendukung dan melindungi sekitar 160 swalayan lokal Tanjungpinang, mulai dari yang besar hingga yang kecil.

“Apalagi kita semua baru bangkit pascapandemi, sehingga penguatan ekonomi melalui pelaku usaha lokal perlu dukungan penuh pemerintah,” pungkasnya.

“Beliau menyampaikan, sebagai bentuk cintanya kepada usaha lokal, dua ritel yang berniat membuka puluhan unit itu tetap tidak diizinkan,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (22/6/2022) silam, Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fesinto menegaskan, bahwa dirinya juga tidak setuju, bila Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan izin ritel besar itu masuk ke Tanjungpinang.

"Ini demi kepentingan masyarakat Tanjungpinang terutama usaha kecil. Lebih baik ritel itu tidak ada di Tanjungpinang,” tegasnya, 

Dia menyampaikan, apabila ritel-ritel itu diizinkan masuk Tanjungpinang, maka secara otomatis akan mempengaruhi ratusan pelaku usaha kecil menengah ke bawah.

Menurut Fengky, jika pemerintah tidak bisa membantu atau memberikan subsidi kepada masyarakat atau pelaku usaha, paling tidak bisa mencegah masuknya ritel ternama tersebut.

"Jika pelaku usaha kecil tutup, otomatis akan menciptakan pengangguran yang lebih banyak,” sebut Fengki yang juga membidangi perekonomian dan keuangan tersebut.

Pemerintah Kota Tanjungpinang harus tetap cermat dengan prinsip kehati-hatian dalam kebijakannya terutama terkait keberlangsungan pelaku usaha lokal. Karena setiap kebijakan Pemerintah harus menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama.

Editor: Akbar Monte

artikel terbaru